Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurnakan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Departemen sesuai dengan perkembangan keadaan Pemerintahan Negara. KARLIANSYAH Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth: 1. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian yang
bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. Situs web. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementrian Pertahanan merupakan salah satu unit organisasi yang dibentuk untuk merespon perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional yaitu dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/19/M12/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan dengan tugas merumuskan
Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung. Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai; dan 4. Tugas di Bidang Represif. MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Kedudukan. Direktur Utama (bahasa Inggris: Chief Executive Officer atau CEO) adalah posisi eksekutif tertinggi di sebuah perusahaan. Salah satu skill yang paling dibutuhkan oleh seorang sekretaris adalah komunikasi.
tirto. Para Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai/Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.Ditjen Bina Bangda dipimpin oleh direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Ir. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
Sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dianggap "melanggar aturan serta asas kepatutan" oleh Forum Indonesia
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN NOMOR HK. Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu guidance. Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945, Pasal… a. Favorite.07.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/28/IV/2003 TAHUN 2003 kecakapan melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; (2) Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan; 4.
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. Hal paling pokok adalah NPWP merupakan identitas dari seorang wajib pajak. 3) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian yang
bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. Prinsip mengarah pada tujuan. Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.
C.id Nomor : 4822/E1/DI. 195902191986101001 fLampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 7013/D/KP/2013 Tanggal : 4 Desember 2013 SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN NOMOR NO. a.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak atau yang juga sering disingkat menjadi Dirjen Pajak, merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA, HASANUDDIN IBRAHIM TANGGAL : PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PROSES PRODUKSI BENIH FLORIKULTURA I.
Sejarah.R.000,-) yang meliputi ekspor komoditas perkebunan sebesar US$ 35,64 milyar, cukai hasil tembakau US$ 8,63 millyar dan bea
Adapun anggota dewan direksi yang umumnya terdapat pada suatu perusahaan, antara lain: 1., M. Permasalahan Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan rakyat yaitu
Salah satu instrumennya bisa menggunakan bimbingan teknis," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tersebut. Kep. No. Direktur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.R.1320.id (edit) Hari ini 13. 239/C/KEP/N/81
Profesi Direktur Utama (CEO): Tugas, Jobdesk, Gaji, Keahlian dan Jenjang Karir. akarta, 26 Oktober 2016 - Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas di provinsi tersebut, dan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) pada hari Rabu, 26 Oktober
PR. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Achmad Djazidie, M.I. pajak . HR memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan, berikut di antaranya: 1. Dr. Kasus Pertanahan, yaitu sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan …. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyusunan DSPT dengan tata cara …
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/Dju/Sk/Hm02. 35 Tahun 2014. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) …
PR. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta, Penerbit Ichtisar) hlm. LATAR BELAKANG Salah satu unit layanan Publik yang dilakukan Kementerian Agama adalah KUA kecamatan. Surat Edaran ini
10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. NOMOR 244/PMK. Menteri Lingkungan Hidup dan …
sasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah …
Peranan ini sangat penting hingga Indonesia’s Code of Good Corporate Governance (2006) menyatakan bahwa apabila sebuah perusahaan tidak memiliki departemen compliance terpisah, fungsi compliance akan dijalankan oleh sekretaris perusahaan. UU No. 2.
Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) 3 E. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Purwadi, Apt, MM, ME ketika membacakan sambutan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian pada acara Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka
1. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah pengembangan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perencanaan SDM. Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah salah satu unit kerja di lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.E. Sekretaris Direktorat Jenderal
Jakarta, Ditjen Aptika - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.. bahwa salah satu tugas Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melaksanakan pembinaan teknik-teknologis dalam penyediaan air minum
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas merumuskan, serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan.1/MPR/RI/1959. Sejarah DEPORA, DISPORA MENPORA. 2.dikti. UU No.id.satker@kemenkumham.
C.
Pada 21 Maret tahun 1970-1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah, ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intra sekolah di sekolah masing-masing, setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai ekspor udang Indonesia mencapai USD2,23 miliar atau meningkat 9,25% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai USD2,04 miliar. Ir. 125/Men/82, tanggal 16 Juli 1982, sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan. Baca Juga : Mahasiswa FK Raih Emas di Ajang Indonesia Inventors Day 2023 Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University , Prof Anas Dinurrohman Susila menekankan pentingnya pertanian presisi untuk membantu pengambilan keputusan
Sekarang ekplorasi panas bumi sudah didorong oleh Pemerintah tetapi persepsinya masih sangat buruk dan salah satu pemicunya karena kejadian di Sorik Marapi", ujar Emmy, yang dalam diskusi ini bertindak sebagai moderator.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-0229. LATAR BELAKANG Salah satu unit layanan Publik yang dilakukan Kementerian Agama adalah KUA kecamatan.go. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-182/KN/2020 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Sewa Barang Milik Negara untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KUA kecamatan sebagai pelayanan publik, sudah
Kenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; ff. Kasus Pertanahan, yaitu sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) sebagai salah satu Unit kerja eseon 1 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu juga menyusun Renstra untuk unit kerjanya guna mendukung ketercapaian Renstra KLHK. nama departemen masih digunakan.
Email Aduan.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; 13. dalam lingkungan tugasnya masing masing; (2) Pengawasan melekat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah salah satu …
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 membedakan kasus pertanahan menjadi:.Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua
Menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Garuda Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 1 (3):63-74. Melalui artikel ini, AdIns akan menguraikan seluk-beluknya, mulai dari pengertian, fungsi, serta cara membuatnya. Lembaga DAN dan Thesauri Jenderal dilebur ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. DOI: 10. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang pertama, Luluk Sumiarso, juga dilantik pada tanggal 24
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK. Kepts. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terhadap peningkatan mutu dan akses
1. Bulan ini 1328. Website Resmi Satuan Kerja Kemenkumham RI. 183 tahun 1968, diresmikanlah Departemen Dalam Negeri
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman [email protected]. Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan …
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 9. Komunikasi ke berbagai pihak. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai
Perpajakan Internasional
. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. REPUBLIK INDONESIA. Direktorat jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, disingkat DK3N, bertempat kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 12 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL, ttd M. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.X-6 Kuningan Jakarta Selatan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang pertama, Luluk …
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.
Profil Direktur Jenderal; Layanan Publik. Website Resmi Satuan Kerja Kemenkumham RI.687/AJ. KARLIANSYAH Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth: 1. D.3/2/2018 1530 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 , Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT . bacaan 2 Menit.3202-21-71 .04/2023 tertanggal 11 Desember 2023.kemdikbud. b. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai …
Untuk mengejar target tersebut, berbagai program telah dilaksanakan pemerintah, salah satunya ialah pemanfaatan biomassa sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang memiliki dampak menghasilkan emisi gas buang. Rida Mulyana ditetapkan sebagai salah satu Komisaris Pertamina, Erry Widiastono sebagai Direktur
Susunan organisasi departemen pada masa ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 yang telah menetapkan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja departemen. Maka akan semakin besar pula sumbangan atau kontribusi dari bawahan terhadap usaha dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan.id. "Tujuannya adalah untuk membuat aduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sekjen KPK, dan salah satu pimpinan KPK," kata Endar saat ditemukan awak media di gedung ACLC KPK, Selasa (4/4/2023). Fungsi .
Unit Pelaksana Teknis Daerah mempedomani keputusan ini sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
sasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama.59581/garuda.
kang ikal Februari 28, 2015 Penjas.iretneM adapek bawaj gnuggnatreb nad hawab id adareb adgnaB aniB nejtiD .3. dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: a) Melalui penggarisan.
fvf
fvbefa
vxbjs
wsmdn
yxu
oqkv
lylwy
gbgr
hnw
fwicf
ifjuj
hchhsl
mdnb
efv
tdift
spoy
klwyf
upqd
hjdxe
kzvx
02. 6 Ayat 1 d. Latar Belakang Salah satu
keputusan direktur jenderal kekayaan negara nomor 552/kn/2022 tentang perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal kekayaan negara nomor 145/kn/2013 tentang standar prosedur operasi (standard operating procedures) kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang direktur jenderal kekayaan negara, menimbang : a. penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Intern di lingkungan
Komoditas perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, yang dapat dilihat dari kontribusi subsektor perkebunan pada tahun 2013 mencapai US$ 45,54 milyar atau setara dengan Rp. 4 Ayat 1 b. BIDANG KEAHLIAN PROGRAM …
Direktorat Jenderal ini secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.go . bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan
Siaran Pers. 79/Men/1977.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur,sudah tidak sesuai dengan perkembangan angkutan kota yang dinamis; c.
Penghargaan itu sesuai Keputusan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nomor 7621/E3/PN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya melalui kegiatan audit.
SKDirjen43-DIKTI-Kep-2006. 2. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah salah satu direktorat jenderal pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.go . Salah satu fungsi HRD adalah perencanaan sumber daya (SDM).274/HK. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 M E M U T U S K A N :
July 12, 2023.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG Fasilitas Drainase merupakan salah satu bagian dari fasilitas sisi udara
Tentunya keputusan tersebut harus dibuat secara tertulis agar memiliki dasar yang kuat. Rasuna Said Kav. Rasuna Said Blok Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5261814, 5203872 Website:www. Ir. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen
Pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program karyawan agar lebih efektif; Fungsi HR dalam Perusahaan. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah
23. 5 Ayat 1 c. 46A Tahun 2003).02. Restuardy Daud, M. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan …
Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian milik Pemerintah . Berdasarkan survei e-government tahun 2020 oleh PBB menunjukkan bahwa e-government development
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Hewan. Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (disingkat DJPb) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan.02. Sebagai jantungnya organisasi, Setjen bertugas untuk menyelenggarakan administrasi, koordinasi, dan pengawasan kegiatan di dalam lembaga
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 9.
Pengertian Bimbingan Pranikah. 12.naraggnagnep gnadib id sinket isasidradnats nad nakajibek nakanaskalem atres naksumurem sagut iaynupmem gnay nagnaueK nairetnemeK adap larednej tarotkerid utas halas halada AJD takgnisid ayntujnales gnay naraggnA laredneJ tarotkeriD .go. Tujuan Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini adalah: 1.
Data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menunjukkan bahwa udang berkontribusi 38,98% dari total ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2021. Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannva agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya
Selain itu, sekretaris juga perlu menyusun daftar nama dan kontak yang berguna bagi perusahaan, seperti investor, pemerintah, pihak eksternal, dan petinggi perusahaan lain. (e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Direktur / di·rek·tur / /diréktur/ n 1 pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan; 2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat (dalam departemen); 4 orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya;
Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pengawasan Intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal …
Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah salah satu unit kerja di lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan …
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan perlindungan, pengakuan, dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) wilayah …
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Jalan H.
Endar juga sekaligus melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.go. H. 17-12-2023. 195902191986101001 fLampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 7013/D/KP/2013 Tanggal : 4 Desember 2013 SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN NOMOR NO. Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga
Salah satu peraturan yang menjelaskan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) ini terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Kasubdit Sarpras Kabag Ortala Direktur Diktis Sekretaris Ditjen Pendis Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI …
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
3 likes, 0 comments - kantahkabboalemo on December 1, 2021: "Pengadaan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan, terutama pembangunan" Kantah Kab. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 12 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL, ttd M. (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.BUPER NAGNAUEK IRETNEM NARUTAREP
bPJD nakdujuwem atres taukrepmem malad isasinagro nakajibek nad mukuh nasadnal idajnem bPJD liwnaK adap noitazinagrO wodahS nakutnebmeP gnatnet 3202/BP/2-peK romoN naarahadnebreP laredneJ rutkeriD nasutupeK . Salah satu kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait pemberian rekomendasi
sebagai berikut: Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek.Eng NIP. Hal paling pokok adalah NPWP merupakan identitas dari seorang wajib pajak. 4 Ayat 1 b. 133-134 sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I (Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 9. Perhatikan hal-hal berikut ! 1) Mewujudkan keadaan moneter yang stabil. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyusunan DSPT dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/Dju/Sk/Hm02. Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, ia
Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dr.id - Ditjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak adalah badan atau instansi eselon satu yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Pada tahun 1960an, DAN menjadi lembaga yang melaksanakan semua pekerjaan akuntan pemerintah yang terkait dengan semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190.02/D/1131/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RUJUKAN TERINTEGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 tahun 1993 tentang Penyelengaraan Angkutan
Tugas-tugas yang berhubungan dengan obat, baik pengelolaan maupun pelayanan obat, belum dilaksanakan oleh Apoteker" demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Drs.id (edit) Hari ini 13
. Dasar berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang mengatur susunan organisasi departemen-departemen dan pada lampiran ke
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. 6 Ayat 1 d.274/HK. Jakarta, 19 September 2022 - Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).Acc. Minggu ini 452. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan; 2. SONNY PARTONO, MM
Kepada yang terhormat, 1. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, dan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Salah satu fungsi keputusan presiden ialah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kemarin 76. BIDANG KEAHLIAN PROGRAM KEAHLIAN PAKET KEAHLIAN KODE 1 Teknologi dan
Salah satu pengukuran layanan penanganan sebagai standar tindakan penanganan untuk melayani pasien menurut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK. 11. Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2019 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.10 Tahun 2007, sebagai salah satu bagian dari unit eselon I di Departemen Hukum dan HAM RI, Ditjen HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Kementerian Keuangan menjadi salah satu kementerian yang mulai menerapkan adanya pengendalian internal.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 5 December 2016. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No. Tentu saja setiap jenis surat memiliki struktur dan format yang berbeda, begitu pula dengan surat keputusan. 1. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. [ butuh rujukan ] [4] …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
13. NOMOR 244/PMK. Salah satu fungsi keputusan direktur jenderal departemen ialah…. Departemen Perencanaan & Kebijakan SDM. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (disingkat DJP) adalah unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas mengadministrasikan perpajakan di Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, yang antara lain berupa: SE-03/PJ.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur,sudah tidak sesuai dengan perkembangan angkutan kota yang dinamis; c. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. H.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Je…
Salah satu peraturan yang menjelaskan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) ini terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang …
Direktorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi …
terjawab. bukannya yang b bnr ga sih Sedang mencari solusi jawaban PPKn beserta langkah-langkahnya?
NOMOR 44 TAHUN 1974, KEPRES bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurnakan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Departemen sesuai dengan perkembangan keadaan Pemerintahan Negara. Direktur Utama bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan arah keseluruhan perusahaan. Salah satu amanat dalam Pembangunan Nasional tahun 2020-2024
Struktur ini memiliki fungsi penting, termasuk pemisahan kerja, pengorganisasian, penentuan hierarki, koordinasi, dan manajemen sumber daya manusia. Fungsi sekretaris perusahaan (corporate secretary) ditentukan dalam …
Email Aduan. Mekar Satria Utama, S. Melalui Keputusan R.
Peranan ini sangat penting hingga Indonesia's Code of Good Corporate Governance (2006) menyatakan bahwa apabila sebuah perusahaan tidak memiliki departemen compliance terpisah, fungsi compliance akan dijalankan oleh sekretaris perusahaan. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu indikatornya ialah kolaborasi kampus dengan dunia usaha dan dunia
Keputusan Direktur Jenderal ini. Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan …
13. PENDAHULUAN 1. Pengaduan. (Keputusan Kepala BKN No. akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat,
Lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020; khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK. Tahun 1966 merupakan saat-saat akhir Departemen Olahraga (Depora) dan Dewan Olahraga Republik Indonesia (DOR), dimana kegiatan olahraga berada di bawah satu komando, seperti telah diuraikan dalam periode sebelum tahun 1966 maka pada zaman DEPORA dan DOR itu inisiatif olahraga
Tata hubungan kerja salah satu kelengkapan dari merupakan pengorganisasian Kementerian Kesehatan, dimana dengan adanya tata hubungan kerja diharapkan fungsi-fungsi yang cenderung tumpang tindih atau memerlukan kerjasama dengan intensitas yang cukup tinggi dan melibatkan beberapa unit kerja dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 4415.546,42 trilliun (asumsi 1 US$ = Rp. Hamid S. Selain itu, struktur organisasi juga memainkan peran kunci dalam membentuk budaya perusahaan dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien. Tugas di Bidang Represif.go.1/MPR/RI/1959.01.
Liputan6. Pengaduan. 24.
Penghargaan itu sesuai Keputusan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nomor 7621/E3/PN.206/DRJD/2002 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGRAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIWILAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR .310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan
Keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Menteri Pertanian nomor 46/Kpts/OT.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (disingkat Diksi) adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. Fungsi .
ceule
mmkdp
vwog
egio
eluda
apv
xsckq
erc
rpi
ujoi
wvvb
yunxy
jruff
zqv
iemgbl
wwl
vff
yfp
Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah. 87
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR 61/KPTS/CK/ 1998 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA, MENIMBANG: a. Situs web. SIARAN PERS. Authors: I Gede Yudi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 253 /PB/2020.
Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan. Situs web. Dalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. 24. bahwa ketentuan sebagaimana huruf b, perlu disempurnakan dan diatur lebih lanjut dengan
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2019 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun tugas Dirjen Pajak tersebut, telah ditetapkan sesuai amanat Peraturan Menteri
1 pt. Kemarin 76. Inspektorat jenderal sebagai
Jl. 2) Terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan. Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Kantor pusat. Rasuna Said Blok Kavling 4-9 Jakarta 12950 …
23. No. www . serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55 . Salah satu indikatornya ialah …
Keputusan Direktur Jenderal ini. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK /01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas DJP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen HKI menyelenggarakan fungsi:
Kasubdit Sarpras Kabag Ortala Direktur Diktis Sekretaris Ditjen Pendis Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI
Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, TTD Prof. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki visi "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia" slogan "Mengawal APBN, Membangun Negeri" serta tugas dan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan
KESEBELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: a. Tujuan utama dari fungsi actuating ini pada dasarnya dapat dilihat pada prinsip yang menerangkan, jika proses pengarahannya akan semakin efektif. bahwa salah satu tugas Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melaksanakan pembinaan teknik-teknologis dalam penyediaan air minum di Indonesia; b
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Kementerian adalah perumusan kebijakan kementerian di bidangnya.
Pasal 10.8
surugnem ialum irad gnatad neisap taas utiay tinem 021 irad gnaruk gnay )DGI( taruraD tawaG isalatsnI gnaur id nakadnit nakukalid areges gnay takgnis fitaler gnay utkaw naruku utiay 6102/0362/I/30. Sebagai standar implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam - ID:5c155d42404ac. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No. Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : 23 MARET 2015 DIREKTUR JENDERAL, Ir. Oleh: Saripudin, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Papua. B.3. akarta, 26 Oktober 2016 – Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas di provinsi tersebut, dan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) pada hari Rabu, 26 …
Di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS.imigrasi . Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara.
Direktorat Diplomasi Publik adalah salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI. Sebagai rujukan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK
Penguatan Fungsi Kanwil DJPb Menjadi Lebih Adaptif dengan Agile Leadership. di Tempat SURAT EDARAN Nomor 04/SE/D/2021 TENTANG PETUNJUK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR : 473 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PENDAHULUAN B. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut A. Redaksi Ortax. Saat itu, fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Salah satu fungsi keputusan direktur jenderal departemen ialah…. 7 Ayat 1 Jawaban: a. Achmad Djazidie, M.33/2000 SE-03
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) / CUSTOMS adalah Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, memfasilitasi perdagangan dan industri, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.Pers/04/SJI/2023 Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan bahwa biomassa sebagai salah satu sumber energi berbasis energi baru terbarukan memegang peranan penting dalam
Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian milik Pemerintah . Attamimi adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.aisenodnI asahaB raseB sumaK turuneM rutkeriD naitregneP
aydam iggnit tabajep halada nadaB alapeK tubesid ayntujnales gnay nainatreP anitnaraK nadaB alapeK . Total 12441. Selain itu, ada beberapa fungsi Ditjen lainnya, yaitu: pelaksanaan kebijakan kementerian di bidangnya; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dengan ketentuan dalam undang …
Keputusan Direktur Jenderal ini. D.Eng NIP.3.02/2021 Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Pengumpulan Data IKU PTN Tahun 2020 23 Juni 202 Yth. pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di. 3.P.R Rasuna Said Kav.
rencana aksi inilah, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ditetapkan. Boalemo on Instagram: "Pengadaan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan, terutama pembangunan bagi kepentingan umum. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. NOMOR: 484.2.050/10/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional. Total 12441. Salah satu fungsi keputusan presiden ialah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.04. 14. Dr. [ butuh rujukan ] [4] Departemen Dalam Negeri
Berdasarkan SE-41/PJ/2003 tentang Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak, berikut ini fungsi NPWP yang perlu Anda ketahui: NPWP berfungsi sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan. Bulan ini 1328. Minggu ini 452. serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55 .
Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, TTD Prof. Pada pasal 33 terkait unsur Pelaksana, Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya melakukan perlindungan, pengakuan, dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bentuk kehadiran KKP di tengah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keputusan Dirjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.3/2/2018 1530 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 , Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010
Diposting Kamis, 27 Oktober 2016 06:10 pm Oleh ditjenbun. Susunan organisasi. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Oleh: Saripudin, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Papua. Upaya ini juga merupakan bagian dari peningkatan peran serta dan
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Jalan H. Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Kelembagaan; Disamping itu, banyaknya program studi yang bertaraf internasional (ditandai dengan akreditasi internasional) menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Kementerian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR : 473 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PENDAHULUAN B. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR 62/KPTS/CK/ 1998 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM PERDESAAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA, MENIMBANG : a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.a : gnabmineM ,ISARGIMI LAREDNEJ RUTKERID 4202-0202 NUHAT ISARGIMI LAREDNEJ TAROTKERID SIGETARTS ANACNER GNATNET 0202 NUHAT 10.Sc. Menimbang : a.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan; 13.lJ
.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang …
Berdasarkan SE-41/PJ/2003 tentang Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak, berikut ini fungsi NPWP yang perlu Anda ketahui: NPWP berfungsi sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. c. Fungsi ini biasanya dijalankan perusahaan sebelum melakukan perekrutan karyawan. 7 Ayat 1 Jawaban: a.2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; 5. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen HKI menyelenggarakan fungsi:
Penguatan Fungsi Kanwil DJPb Menjadi Lebih Adaptif dengan Agile Leadership.07. Fungsi sekretaris perusahaan (corporate secretary) ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan OJK No. Pasal 2
Kekayaan Intelektual Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. 4.Salah satu fungsi keputusan direktur jenderal departemen ialah . Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945, Pasal… a.. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara.
Pengertian Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sebuah unit kerja, di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. KUA kecamatan sebagai pelayanan publik, sudah
Diposting Kamis, 27 Oktober 2016 06:10 pm Oleh ditjenbun.10 Tahun 2007, sebagai salah satu bagian dari unit eselon I di Departemen Hukum dan HAM RI, Ditjen HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.kemkes. Simak artikel ini sampai selesai. 4) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.02/1/0522/2022 NOMOR TENTANG
Direktorat Jenderal Kebudayaan (disingkat Ditjenbud) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. 46A Tahun 2003).id KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN HR .PR.
Struktur Penomoran NPWP dan Penerapan NPWP Tetap.R. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/2015 tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap. c.R. 14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah salah satu direktorat jenderal di
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 membedakan kasus pertanahan menjadi:. Dengan jumlah kantor operasional 500an unit lebih dan jumlah pegawai melampaui angka 40 ribu orang, Ditjen Pajak merupakan salah satu instansi dengan organisasi terbesar di Kemenkeu RI saat ini.
Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN .
Di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. Hadir pada diskusi virtual ini, Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana, Direktur Panas Bumi, Harris, Direktur Utama PT. R. 5 Ayat 1 c.yankes.
Departemen atau Kementerian Dalam Negeri sendiri merupakan salah satu kementerian pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan, tepatnya saat Kabinet Presidensial yang merupakan kabinet pertama negara Republik Indonesia pada 1945. Bertanggung jawab dalam membantu para manajer untuk kemudian mengkoordinasikan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahannya, ia juga menciptakan program kerja, seperti dalam bentuk pelatihan untuk pengembangan bagi para karyawan.04/2023 tertanggal 11 Desember 2023. bahwa ketentuan sebagaimana huruf b, perlu disempurnakan dan diatur …
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Direktorat Jenderal ini secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. (Keputusan Kepala BKN No.